TIMIKA | Sudah hampir satu bulan para korban PHK “sepihak” PT Freeport Indonesia yang mayoritas pekerja asli Papua dan beberapa daerah lain, jauh-jauh datang ke Jakarta untuk menuntut keadilan. Namun hingga kini para pejabat pemerintahan belum juga bersikap.
Para pekerja bahkan sempat menunggu Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di depan kantornya hingga tiga hari. Hanif pun enggan menemui mereka. Kemnaker melalui akun Instagram resminya justru mengunggah video yang menuding aksi para korban PHK bermuatan politik jelang Pilpres 2019.
Atas permasalahan berkepanjangan yang berlangsung sejak 2017, kemudian telah menimbulkan puluhan korban jiwa, sejumlah pihak melayangkan surat terbuka dan petisi bersama untuk Presiden Joko Widodo tentang nasib para pekerja PT. Freeport Indonesia. (rum/SP)
Berikut salinan asli surat terbuka dan petisi bersama yang diterima Seputarpapua. com dari Lokataru – Law and Human Right Office selaku Kuasa Hukum 8.300 korban PHK Freeport:
Dear Pak Jokowi, kami telah mendengar, melihat dan menjadi saksi penderitaan 8.300 pekerja PT. Freeport Indonesia yang di-PHK karena melakukan mogok kerja menentang kebijakan perusahaan merumahkan karyawan (furlough) sejak April 2017
Sejak Mei 2017, PT. Freeport Indonesia menghentikan semua hak-hak pekerja atas upah, jaminan kesehatan dan hak normatif ketenagakerjaan lainnya. Akibatnya ribuan pekerja dan keluarga mereka menderita sedemikian rupa untuk bertahan hidup selama 15 bulan terakhir ini
Ratusan Perwakilan mereka saat ini di Jakarta untuk menuntut keadilan. Mereka berangkat dari Timika dan berbagai daerah menuntut negara hadir untuk mereka. Mereka masih percaya sebagai warga negara tak akan diabaikan begitu saja dan hukum serta Pemerintah Indonesia bisa melindungi mereka
Di bulan Kemerdekaan ini, Kami, individu-individu sesama warga negara terpanggil dan bersimpati atas penderitaan saudara-saudara kami tersebut. Untuk itu, kami memohon kepada Bapak untuk bertindak dan memberikan keadilan untuk mereka
Hormat kami,
Jakarta, 20 Agustus 2018
TTD:
Alissa Wahid (Gusdurian)
Asfinawati (Ketua YLBHI)
Ahmad Deni Salman
Anwar Sastro Maruf (Ketua KPRI)
Atnike Nova Sigiro (Direktur Jurnal Perempuan)
Alghifari Aqsa (Direktur LBH Jakarta)
Bambang Widjojanto
Busyro Muqoddas (Ketua PP Muhammadiyah)
Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua PP Pemuda Muhammadiyah)
Dadang Trisasongko (Direktur Tranparansi Internasional Indonesia)
Dewi Kartika (Ketua Konsorsium Pembaharuan Agraria)
Deni Indrayana (Integrity Centre)
Dony Ardiyanto
Eryanto Nugroho (Lokataru Foundation)
Hermawan (Ketua KSN)
Maryati Abdullah (Direktur PWYP Indonesia)
Made Ali (Direktur Jikalahari)
Mufti Makarim (Lokataru Foundation)
Mohammad Isnur
Nining Elitos (Ketua KASBI)
Iwan Nurdin
Ilhamsyah (Ketua KPBI)
Rahmawati Retno Winarni (Direktur TuK Indonesia)
Rocky Gerung (Akademisi)
Solihin (Direktur PSHK)
Uli Parulian Sihombing (ILRC)
Yati Andriyani (Koord Kontras)
Wilhelmus Pigai (Tokoh Papua)
Tinggalkan Balasan