TIMIKA | Sebanyak 213 aparat gabungan TNI-Polri pada Kamis (3/1) disiagakan di beberapa titik PT Freeport. Penempatan pasukan terkait rencana
Forum Pemilik Hak Sulung Tsinga Waa-Banti, Aroanop (FPHS Tsingwarop) menutup area tambang.
“213 tersebut merupakan gabungan 133 dari Polres Mimika dan 80 dari TNI,” kata Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto saat ditemui di Jalan Yos Sudarso, Kamis (3/1).
Kata dia, jumlah personil yang diturunkan sifatnya tentative (masih dapat berubah) tergantung perkembangan situasi dan kondisi.
“Selain itu, kami juga siagakan tim pemukul. Tim ini akan diturunkan apabila ada tindakan di luar batas,”katanya.
Kapolres menerangkan, penebalan pasukan sebagai bentuk antisipasi kamtibmas di wilayah Mimika, khususnya obvitnas PTFI terkait informasi penutupan area tambang PTFI oleh FPHS, meski rencana tersebut akshirnya diundur tanggal 7 Januari 2019 mendatang dengan melakukan demo di Kantor DPRD Mimika dan meminta bertemu Bupati Mimika Eltinus Omaleng.
“Ada perubahan jadwal aksi dari FPHS ini. Namun mereka meminta agar kami memfasilitasi untuk bertemu dengan Bupati, dan hal itu sudah kami lakukan,”terang Kapolres.
Setelah dilakukan koordinasi dengan Bupati Mimika, disampaikan hingga tanggal 7 mendatang, orang nomor satu di jajaran pemerintahan Mimika itu masih berada di luar Mimika, sehingga akan ada pendelegasian yang bertemu FPHS.
“Kami harap, siapapun nanti yang mewakili Bupati harus diterima. Karena ini untuk menyalurkan aspirasi dan mencarikan solusi. Saya pikir itu adalah jalan keluar yang paling terbaik,”ujar Kapolres.
Jika warga enggan bertemu perwakilan Bupati, maka kata Kapolres, akan kesulitan menemui jalan keluar terkait tuntutan FPHS.
“Saran kami yang paling tepat adalah ketuk pintu DPRD. Karena DPRD perwakilan masyarakat untuk bisa menuntaskan permasalahan. Sehingga kita sama-sama bisa menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif,” kata Kapolres.(mkr/SP)
Tinggalkan Balasan