TIMIKA | Ketua Komisi A DPRD Mimika Saleh Alhamid mengatakan, melambungnya harga tiket pesawat di Papua, khususnya Mimika sangat bertentangan dengan program Presiden Joko Widodo, yakni tol laut maupun udara.
“Ini sama dengan pemerasan. Ditambah lagi, maskapai penerbangan komersil di Timika ini cuma dua. Sehingga mau tidak mau harus beli karena butuh. Ini bertentangan dengan program Presiden yang ingin menyamakan harga di seluruh Indonesia,”kata Saleh di Kantor DPRD Mimika, Selasa (14/1).
Saleh juga mempertanyakan harga tiket dari Timika kadang berubah dan tidak diketahui dinas perhubungam selaku pihak yang berwenang dalam hal transportasi.
“Bayangkan saja kalau dari Timika-Jakarta, harga tiket sampai Rp 6-7 jutaan. Ke Jayapura bisa mencapai Rp1 juta lebih. Ini kan mencekik sekali. Padahal tiket keluar negeri saja murah,”ujarnya.
Saleh meminta kepada Dinas Perhubungan dan PT Freeport memberikan kesempatan kepada maskapai lain untuk mengatasi solusi mahalnya harga tiket.
“Harus ada maskapai lain masuk biar bersaing secara jujur. Sehingga tidak terjadi monopoli seperti ini. Ini sudah keterlaluan loh. Bisa dikatakan, ini memeras rakyat namanya,”tegasnya.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Pemda Mimika dan maskapai. Sebagai wakil rakyat, tidak terima karena harga tiket dijadikan ladang bisnis.
“Jangan bilang tiket habis atau penuh, lantas naikan harga tiket, kan yang tahu penuh atau habis tidaknya mereka orang maskapai sendiri. Dasarnya apa, sampai maskapai lain tidak bisa masuk,”tuturnya.(mkr/SP)
Tinggalkan Balasan